Anggaran Dipangkas, Pegawai BPKN Utang Pinjol Demi Layani Publik

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) harus berutang ke pinjaman online (pinjol) demi bisa melayani publik di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan anggaran BPKN dipotong dari Rp8,97 miliar menjadi Rp2,39 miliar. Hal itu berdampak pada sejumlah pelayanan publik.

"Mohon maaf ini agak sedikit ekstrem, teman-teman kami yang untuk kirim surat, ini masih kadang sampai pinjam pinjol, Pak, untuk bagaimana bisa bertahan hidup," kata Mufti pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

"Ini sedikit, tapi sebegitu dramatisnya kita untuk bisa mempertahankan bagaimana negara hadir," katanya.

Mufti juga bercerita untuk minum pun para pegawai BPKN harus beli sendiri. Mereka juga harus berutang kanan-kiri untuk membiayai pelayanan publik.

Dia berkata BPKN tetap bekerja maksimal di tengah pemotongan anggaran. Mereka tetap melakukan investigasi lapangan di beberapa kasus besar, seperti polemik perusahaan skincare hingga kelangkaan gas LPG.

"Pelayanan kami tidak berhenti, tapi apa pun yang ini kita tetap jalan dengan cara kami. Dengan pinjam-pinjam teman sendiri, biaya sendiri," ujar Mufti.

[Gambas:Video CNN]

Add as a preferred
source on Google