Bahlil Kejar Seluruh Desa di RI Teraliri Listrik pada 2029
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan listrik dapat menjangkau seluruh desa dan dusun di Indonesia pada 2029 mendatang.
Hal tersebut berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menjadi program prioritas Kementerian ESDM agar daerah yang belum teraliri listrik bisa ikut merasakan bagian kemerdekaan Indonesia.
"Perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tahun 2029-2030, semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada. Insyaallah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, Bahlil mengajukan anggaran untuk pengembangan infrastruktur listrik desa oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar Rp9.746,09 miliar dari total alokasi infrastruktur sebesar Rp22.475,55 miliar.
"Infrastruktur listrik desa sebesar Rp9.746,09 miliar. Saya pikir ini adalah program-program prioritas di sektor SDM yang menjadi fokus karena ini merupakan bagian daripada program prioritas Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," tambahnya.
Bahlil menjelaskan masih terdapat lebih dari 10.000 titik desa yang belum terjangkau oleh listrik, khususnya di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun ia merinci jumlah desa dan dusun yang belum teraliri listrik, yakni sebanyak 5.700 desa dan 4.400 dusun.
"Setelah kemarin saya ke kawasan timur, itu ternyata masih ada juga. Ada pulau, ada storage, enggak ada listrik. Coba bayangkan itu. Jadi ada sebagian di Sulawesi, ada sebagian di Maluku, ada sebagian di Papua," ujar Bahlil.
Secara keseluruhan, Bahlil mengajukan anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp27,33 triliun pada 2027. Angka tersebut naik sebesar 26,11 persen dibandingkan anggaran pagu 2026 sebesar Rp21,67 triliun.
Anggaran pagu indikatif tersebut terdiri dari alokasi untuk program strategis infrastruktur sebesar 82 persen atau Rp22,48 triliun, belanja operasional sebesar 13 persen atau Rp3,56 triliun, dan publik non fisik sebesar 5 persen atau Rp1,3 triliun.
(fln/sfr) Add
as a preferred source on Google