Sensus Ekonomi 2026: Data yang Menentukan Ribuan Keputusan

Hendra sudah 15 tahun menjalankan bengkel kecil di ujung gang. Usahanya dibangun dari kerja keras sendiri, tanpa bantuan pemerintah maupun pinjaman bank. Kini ia mempekerjakan tiga karyawan dan memiliki pelanggan setia dari berbagai penjuru kelurahan.

Namun saat petugas Sensus Ekonomi 2026 datang ke tempat usahanya bulan ini, respons pertama yang muncul justru penolakan.

Kisah seperti Hendra bukan hal yang asing. Masih banyak pelaku usaha yang ragu ketika didatangi petugas sensus karena khawatir satu dan lain hal, termasuk soal perpajakan. Padahal, petugas yang datang bukanlah petugas pajak, melainkan petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai lembaga statistik resmi negara, BPS memiliki mandat mengumpulkan data untuk kepentingan statistik. Perlindungan terhadap kerahasiaan data juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS tidak dapat digunakan untuk kepentingan di luar statistik.

Sensus Ekonomi sendiri hanya dilaksanakan satu kali dalam sepuluh tahun. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh, mulai dari jumlah dan sebaran usaha, sektor yang berkembang, hingga wilayah yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan.

Data yang terkumpul kemudian menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan keputusan strategis pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyaluran kredit usaha, program pelatihan tenaga kerja, hingga penentuan wilayah prioritas investasi.

Foto: Arsip BPS

Sederhananya, sensus ekonomi berfungsi layaknya peta pembangunan. Jika sebagian usaha tidak tercatat, maka gambaran ekonomi yang dihasilkan menjadi tidak utuh. Akibatnya, kebijakan yang disusun berpotensi tidak menjangkau seluruh pelaku usaha yang sebenarnya membutuhkan dukungan.

Banyak pelaku usaha mungkin merasa mampu berkembang tanpa campur tangan siapa pun. Namun berbagai fasilitas yang menopang aktivitas ekonomi saat ini, seperti jalan, listrik, hingga layanan perbankan, pada dasarnya lahir dari perencanaan yang berbasis data.

"Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting, bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi di masa depan," tulis BPS dalam keterangan resminya.

Data yang diberikan hari ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya peluang usaha, lapangan kerja, dan ekosistem ekonomi yang lebih kuat bagi generasi berikutnya.

BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026, memberikan informasi secara jujur dan benar, serta tidak khawatir terhadap kerahasiaan data yang disampaikan. Seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin keamanannya dan dilindungi oleh undang-undang.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya milik BPS atau pemerintah. Sensus ini adalah milik seluruh masyarakat Indonesia-mulai dari warung kecil, bengkel rumahan, hingga perusahaan besar-yang bersama-sama menjadi bagian dari denyut perekonomian nasional.

Add as a preferred
source on Google